Materi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Thn 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam pidatonya presiden RI, Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa Undang-udang ASN ini mulai berlaku sejak diundangkan Undang-undang ASN ini yang di dalam menekankan bahwa ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan semangat reformasi lebih luwes, Melalui Cascading yang efektif dan efisien dan semua harus mereformasi dengan mengaktualisasikan ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua paper less dengan menggunakan Digitalisasi yang berbasis kepada hasil kerja. Dimana Cascading sebagai bahan acuan melalui pohon kinerja Penyelenggara pemerintah dimana Kab/Kota wajib Menyusun cascading dari pucuk pimpinan tertinggi sampai kepada pejabat terendah.

Amanat Permenpan Rb Nomor 6 Thn 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN bahwa setiap pegawai ASN wajib Menyusun SKP sebagai bukti kinerja dan harus dilaporkan hasil kinerja pegawai tersebut kepada atasannya dan atasan akan mengevaluasi kinerja masing-masing pegawai serta dinilai oleh atasannya.

Untuk meningkatkan Kompetensi tersebut di atas maka diperlukan BIMTEK dalam rangka meningkatkan Kinerja melalui Cascading diharapkan kinerja akan lebih unggul. 

KURIKULUM : 

Hari I 

1. Dasar Hukum, Pengertian, dan Tujuan Pennyusunan Cascading Perangkat Daerah
2. Manfaat penyusunan Cascading Perangkat Daerah
3. Kebijakan Manajemen ASN Sesuai dengan UU 20/2024
4. Perencanaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah
5. Penyusunan Cascading Perangkat Daerah
6. Praktek Cascading E-Kinerja Menggunakan Aplilkasi 

Hari II

1. Kebijakan Manajemen PPPK Cascading Kinerja 
2. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
3. Pohon Kinerja dari Jabatan Tertinggi sampai jabatan terrendah
4. Praktek Penyusunan Cascading E-Kinerja PPPK menggunakan Apliaksi 
5. Simulasi Presentasi hasil Penyusunan Cascading E-Kinerja

Berdasarkan Permenpan Rb Nomor 6 Tahun 2022 Tentang  Pengelolaan Kinerja ASN dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi setiap tahunnya minimal 20 jam pelajaran. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM yang berbasis CBT (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis tata cara penyusunan SKP e-Kinerja menggunakan aplikasi, e-Dupak dan Pembekalan Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur.

Kurikulum Konversi DUPAK dengan Kinerja :

Hari Pertama : 

Kurikulum e-Dupak :

1. Dasar Hukum dan Kebijakan Manajemen ASN
2. Pengertian, Tujuan, Manfaat Konversi Hasil DUPAK dengan Hasil Kinerja
3. Penerapan dan Penggunaan Aplikasi  e-Dupak dengan Hasil Konversi Kinerja
4. Penyusunan dan Pengusulan e-Dupak dengan Hasil Konversi Kinerja
5. Penilaian dan Penetapan e-Dupak dengan Hasil Konversi Kinerja
6. Penggabungan Hasil Nilai DUPAK dengan Hasil Nilai Kinerja

Hari Kedua :

1. Dasar hukum, Pengertian, Tujuan  dan Manfaat Penilaian Kinerja/SKP
2. Perencanaan kinerja dan aspek-aspek Penilaian Kinerja
3. Pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan Pembinaan Kinerja
4. Evaluasi Penilaian Kinerja
5. Penilaian Perilaku dan Penghargaan Kinerja
6. Praktek Penyusunan SKP Menggunakan Apllikasi  e-Kinerja 

Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan telah diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Thn 2020 tentang Manajemen PNS  secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran dalam setahun. Manajemen talent dalam pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bintek yang bertujuan untuk mengetahuai bakat melalui manajemen talent dalam mengembangkan kompetensi SDM yang berbasis CBT (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis melaui manajemen talent sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensinya.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Hari Pertama :

1. Kebijakan Manajemen PNS 
2. Dasar hukum, Pengertian, Tujuan  dan Manfaat Manajemen Talent
3. Perencanaan Manajemen Talen
4. Aspek-aspek dalam Manajemen Talent
5. Pelaksanaan, Pemantauan, dalam Manajemen Talen

Hari Kedua :

1. Penilaian Perilaku Manajemen Talent
2. Penyusunan  Laporan Manajemen Talent
3. Praktek dan Simulasi Penyusunan Laporan Manajemen Talent
4. Kebijakan Standar kompetensi Jabatan PNS
5. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Standar Kompetensi Jabatan PNS
6. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS
7. Praktek dan Simulasi Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS

Amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek Penghitungan Angka Kredit dan Penyusunan DUPAK JF Medis dan Paramedis dan JF Lainnya serta Pengelolaan Kinerja ASN sesuai dengan Permenpan Rb No 6 Tahun 2022.

Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi : 

Hari I :

1. Pokok-Pokok JF Sesuai dengan Permenpan Rb. No. 1 Tahun 2023
2. Tata Cara penghitungan dan Penilaian Angka Kredit JF
3. Tim Penilai Angka Kredit JF
4. Penyusunan DUPAK JF 
5. Praktek Penghitungan dan Penyusunan Angka Kredit JF dan Simulasi

Hari II :

1. Perencanaan Kinerja 
2. Pelaksanaan Kinerja
3. Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja
4. Evaluasi penilaian Kinerja
5. Penilaian Perilaku Kinerja 
6. Praktek Penyusunan Penilaian Kinerja dan Simulasi 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

Kurikulum Materi Penilaian Kinerja/SKP menggunakan apllikasi internet :

1. Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
2. Perencanaan penyusunan SKP  sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
3. Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
5. Praktek penyusunan SKP  menggunakan aplikasi internet
6. Simulasi/presentasi  penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
7. Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian
8. Praktek dan simulasi

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek 

BIMTEK DILAKSANAKAN SELAMA 2 (DUA) HARI

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus  berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi : 

Kurikulum Materi Penilaian Kinerja/SKP dengan menggunakan aplikasi internet :

1. Dasar hukum SKP , Pengertian SKP, Tujuan SKP dan Manfaat SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
2. Perencanaan penyusunan SKP  sesuai dengan SKP  menggunakan aplikasi internet
3. Tata Cara Penyusunan SKP menggunakan aplikasi internet
4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP menggunakan aplikasi internet
5. Praktek penyusunan SKP  menggunakan aplikasi internet
6. Simulasi/presentasi  penyusunan SKP dengan menggunakan aplikasi internet 
7. Evaluasi penilaian SKP ke dalam laporan kinerja harian
8. Praktek dan simulasi

NB: Peserta membawa laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek 

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN khususnya Guru mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Guru Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN khususnya Guru memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) Guru yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis proses belajar mengajar harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang pengajaran.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

1. Dasar hukum skp guru, Pengertian skp guru, Tujuan skp guru dan Manfaat skp guru
2. Perencanaan penyusunan skp guru sesuai dengan RKT
3. Pelaksanaan dan Tata cara penyusunan skp guru menggunakan aplikasi 
4. Praktek penyusunan skp guru menggunakan aplikasi 
5. Simulasi/presentasi  penyusunan skp guru
6. Evaluasi penilaian skp guru
7. Praktek dan simulasi

Salah satu syarat untuk menentukan  tunjangan kinerja harus menyusun evaluasi jabatan untuk menentukan level jabatan/ grate jabatan sesuai dalam amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN diangkat dalam pangkat dan Jabatan selain mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan anatara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Standar kompetensi jabatan yang digunakan sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Teknis.  

Program Bintek/diklat yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis manajemen ASN bagi para pengelola SDM-ASN  di Instansi pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang manajemen ASN.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi : 

1. Kurikulum Materi Evaluasi Jabatan :

• Pengertian dan dasar hukum evaluasi jabatan
• Tujuan dan manfaat evaluasi jabatan
• Prinsip dan metode evaluasi jabatan
• Pelaksanaan evajab dengan menggunakan metode FES
• Menyusun evajab 
• PRAKTEK DAN SIMULASI

2. Kurikulum materi SKM DAN SKT :

• Pengertian dan dasar hukum 
• Tujuan dan manfaat SKM dan SKT
• Tahapan penyusunan SKM dan SKT
• Tata cara penyusunan SKM dan SKT
• Penyusunan SKM dan SKT
• Praktek dan simulasi

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi  Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah provinsi kab/kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Program Bintek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training)  yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis proses belajar mengajar harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

1. Kurikulum Materi Penilaian Kinerja/SKP
2. Dasar hukum skp , Pengertian skp , Tujuan skp  dan Manfaat skp 
3. Perencanaan penyusunan skp  sesuai dengan RKT
4. Pelaksanaan dan Tata cara penyusunan skp menggunakan aplikasi 
5. Praktek penyusunan skp menggunakan aplikasi 
6. Simulasi/presentasi  penyusunan skp 
7. Evaluasi penilaian skp 
8. Praktek dan Simulasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang serba cepat dan canggih dan sesuai amanat Bapak Presiden Ir. Joko Widodo semua instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya harus sudah menggunakan teknologi informasi. Sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan anatara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Program Bintek/diklat manajemen kearsipan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis manajemen ASN bagi para pengelola SDM-ASN  di Instansi pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang manajemen ASN.

Adapun Kurikulum ARSIPARIS meliputi :

1. Dasar hukum manajemen kearsipan
2. Pengertian tujuan dan manfaat manajemen kearsipan
3. Sifat, tugas dan fungsi manajemen arip elektronik
4. Karakteristik manajemen arsip elektronik
5. Instrument manajemen arsip, jenis-jenis arsip elektronik
6. Penyimpanan, metode penyimpanan arsip elektronik
7. Pengelolaan, organisasi, penggunaan, dan pemeliharaan arsip elektronik
8. Penyusutan, pemusnahan, jenis-jenis jadwal retensi arsip dan contoh-contoh jadwal retensi arsip elektronik
9. Penataan arsip dan tujuan penataan arsip elektronik
10. Metode perlindungan dan pengamanan arsip elektronik

Berdasarkan PP 11 tahun 2017 Jo PP 17 Thn 2020 tentang manajemen PNS dan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan  yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi Pegawai ASN dilakukan antara lain salah satunya melalui Diklat/Bimtek. Keberadaan Pegawai ASN yang memiliki kompetensi merupakan modal bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek/diklat yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis manajemen ASN terutama bagi para pengelola Kepegawaian di Instansi pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang manajemen PNS.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan 
2. Pengadaan 
3. Pangkat dan jabatan 
4. Pengembangan karier 
5. Pola karir
6. Promosi
7. Mutasi
8. Penilaian Kinerja 
9. Penggajian dan tunjangan
10. Penghargaan 
11. Disiplin
12. Pemberhentian
13. Pensiun  dan THT
14. Perlindungan

Jabatan ini bertanggung jawab kepada suatu jabatan yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung.

Jabatan ini berhubungan erat dengan pejabat struktural tertinggi (atau pejabat kepegawaian instansi) untuk mengembangkan tujuan dan sasaran pengembangan staf, program, atau segmen program. 

Misalnya, jabatan mengarahkan pengembangan data; pengembangan keahlian dan wawasan, atau memperoleh pendapat umum, penyusunan makalah atau proposal legislasi, dan pelaksanaan kegiatan yang setara yang menunjang pengembangan tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan manajemen program dan pengembangan atau perumusannya pada tingkat yang lebih tinggi.

Salah satu syarat untuk mengajukan formasi setiap instansi pemerintah Pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun Tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan sebagai pondasi dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan.

Program Bintek/diklat yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (competenscy based training) yang membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis manajemen ASN bagi para pengelola SDM-ASN  di Instansi pemerintah Pusat dan Daerah harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang manajemen ASN.

Adapun kurikulum yang akan dibahas dalam bimtek meliputi :

1. Pengertian Anjab   dan ABK                             
2. Dasar hukum Anjab dan ABK
3. Tujuan dan manfaat Anjab dan ABK
4. Metode dalam Anjab dan ABK
5. Tahapan/proses penyusunan Anjab dan ABK
6. Praktek dan simulasi Anjab dan ABK